SOKOGURU - Pemerintah menegaskan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp100 juta kini bisa diajukan tanpa jaminan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebutkan bahwa bank yang tetap meminta agunan tidak akan diberi subsidi bunga oleh pemerintah.
Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menekankan bahwa pinjaman KUR hingga Rp100 juta dapat diajukan tanpa perlu menyerahkan agunan.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan bahwa kebijakan ini ditetapkan untuk memudahkan pelaku usaha kecil mendapatkan akses pembiayaan.
Ia bahkan mengingatkan bahwa bank yang meminta jaminan tetap untuk KUR di bawah Rp100 juta tidak akan mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah.
Maman menegaskan kembali bahwa laporan terkait bank yang melanggar aturan ini akan ditindak tegas dengan mencabut hak subsidi bunga mereka.
Data Terbaru Penyaluran KUR
Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (30/4), Maman mengatakan, “Apabila ada laporan dan terbukti melakukan tadi pelanggaran-pelanggaran, itu tidak dibayarkan. Jadi itu menjadi beban dari masing-masing bank penyalur.”
Kementerian UMKM mencatat bahwa hingga 25 April 2025, penyaluran KUR telah mencapai Rp76,49 triliun atau sekitar 25,49% dari target tahunan sebesar Rp300 triliun.
Kredit tersebut telah disalurkan kepada 1.352.024 debitur, yang berarti sekitar 38,5% dari total target penerima manfaat.
Dari total tersebut, sekitar 59,2% atau Rp45,33 triliun telah disalurkan ke sektor produksi, yang merupakan sektor prioritas utama dalam pengembangan UMKM.
Baca Juga:
Peran BSI dalam Penyaluran KUR Syariah
Bank Syariah Indonesia (BSI) mendapat alokasi penyaluran KUR Syariah sebesar Rp17 triliun untuk tahun 2025, meningkat dari Rp16 triliun pada 2024.
Direktur Retail Banking BSI, Harry Gusti Utama mengatakan, “Upaya perseroan dalam penyaluran KUR Syariah merupakan amanah negara dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha di tataran akar rumput.”
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini juga sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo yang mengutamakan penguatan ekonomi kerakyatan.
Melalui program ini, BSI menargetkan untuk mendorong UMKM naik kelas dan menjadi bagian dari sistem pembiayaan syariah nasional.
Dampak Positif terhadap UMKM
BSI mencatat bahwa sejak berdirinya bank ini, lebih dari 420.000 pelaku UMKM telah mendapatkan manfaat dari program KUR Syariah.
“Untuk tahun 2025 ini, BSI diberi amanah menyalurkan KUR Syariah sebesar Rp17 triliun,” ujar Gusti.
Pada tahun 2024, realisasi penyaluran KUR Syariah mencapai Rp15,42 triliun atau 97% dari target yang ditetapkan.
Dari jumlah tersebut, lebih dari 131.000 pelaku usaha, terutama dari sektor perdagangan, pertanian, dan jasa, telah menerima akses permodalan.
Wilayah Penyerapan KUR Terbesar
Wilayah dengan tingkat penyerapan KUR tertinggi antara lain Aceh, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Daerah-daerah ini dinilai memiliki konsentrasi UMKM yang tinggi dan menyerap banyak tenaga kerja lokal.
Gusti menyatakan, “Ini tidak lepas dari peran BSI UMKM Center sebagai pusat pengembangan UMKM yang kini beroperasi di empat kota, yaitu Aceh, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar.”
Dengan keberadaan pusat pengembangan ini, BSI mendorong peningkatan kapasitas UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.
Baca Juga:
Pendampingan UMKM oleh BSI
Tidak hanya memberikan akses modal, BSI juga memfasilitasi pendampingan bagi pelaku usaha kecil.
Program pendampingan tersebut meliputi inkubasi bisnis, pembinaan UMKM, business matching, hingga peluang mendapatkan pembiayaan komersial.
Tujuan dari pendampingan ini adalah agar pelaku usaha tidak hanya menerima modal, tetapi juga mampu tumbuh secara mandiri dan berdaya saing tinggi di pasar.
Gusti menegaskan, “Kami berharap UMKM yang menerima KUR dapat berkembang dan naik kelas sehingga dapat membuka peluang bagi para pelaku usaha lainnya.”
Rincian Produk KUR BSI 2025
BSI menawarkan tiga jenis pembiayaan KUR pada tahun 2025, yaitu BSI KUR Super Mikro, BSI KUR Mikro, dan BSI KUR Kecil.
Produk ini memberikan plafon pinjaman mulai dari Rp10 juta hingga Rp500 juta, dengan biaya administrasi sebesar Rp0 alias gratis.
KUR Super Mikro ditujukan untuk usaha mikro yang membutuhkan modal di bawah Rp10 juta, sedangkan KUR Mikro berkisar antara Rp10 juta hingga Rp50 juta.
KUR Kecil diperuntukkan bagi UMKM yang membutuhkan pembiayaan antara Rp50 juta hingga Rp500 juta.
Syarat dan Proses Pengajuan KUR Super Mikro
BSI KUR Super Mikro 2025 dapat diajukan melalui kantor cabang terdekat atau aplikasi Salam Digital.
Syaratnya cukup sederhana: WNI cakap hukum, berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, serta usaha telah berjalan minimal enam bulan.
Dokumen yang dibutuhkan antara lain fotokopi KTP, kartu keluarga atau akta nikah, dan legalitas usaha.
Baca Juga:
Ketentuan untuk KUR Mikro
Untuk KUR Mikro, plafon yang ditawarkan antara Rp10 juta hingga Rp50 juta dengan syarat yang serupa.
Proses pengajuan juga bisa dilakukan lewat kantor cabang atau aplikasi digital BSI.
UMKM wajib menunjukkan dokumen legal usaha dan identitas resmi pribadi maupun pasangan.
Ketentuan KUR Kecil dan Agunan
BSI KUR Kecil 2025 menyediakan plafon hingga Rp500 juta dan mensyaratkan dokumen tambahan berupa NPWP serta dokumen agunan.
Pengajuan tetap bisa dilakukan secara langsung maupun digital, dengan fokus pada pembiayaan untuk usaha yang sudah berjalan minimal enam bulan.
Meskipun ada agunan, prosesnya tetap dianggap lebih ringan dibanding pinjaman komersial lainnya.
Akses KUR Makin Mudah, UMKM Harus Proaktif
Program KUR dari pemerintah, khususnya melalui BSI, kini semakin mudah diakses dengan persyaratan yang ringan dan biaya administrasi nol rupiah.
UMKM di seluruh Indonesia diimbau segera memanfaatkan peluang ini untuk mengembangkan usahanya.
Apakah Anda sudah mengajukan KUR BSI 2025? Yuk, segera lengkapi dokumen dan daftarkan usaha Anda! (*)
